Warga Keluhkan Sistem Outsourcing, Ini Janji Terobosan Sandiaga

Jakarta - Warga di Jelambar Baru, Jakarta Barat mengeluhkan sistem kontrak kerja (outsourcing) kepada calon wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno. Dia kemudian memberi solusi agar warga tetap mendapat pekerjaan.
Hal ini dikeluhkan warga saat Sandiaga kampanye menyapa warga di Jalan Jelambar Selatan II, Kelurahan Jelambar Baru Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (6/12/2016). Warga mengeluhkan kebijakan outsourcing yang mengancam mereka setiap tahunnya.

"Masalah outsourcing, jadi warga mengeluh dari segi kebijakan outsourcing yang setiap tahun mengancam mereka karena tidak ada kepastian," ujar Sandiaga kepada wartawan usai menyapa warga.

Sandiaga mengaku sangat memahami masalah outsourcing yang diresahkan warga. Menyelesaikan masalah tersebut, pihaknya nanti akan duduk dan berdialog bersama beberapa pihak untuk mencari terobosan terbaru.

"Nah ini kebetulan Alhamdulillah saya sangat memahami masalah ini. Di grup kami, kami mencoba untuk menjembatani ini. Jadi ada beberapa kebijakan yang akan kami lakukan terobosan. Nanti duduk berkerjasama dengan serikat pekerja, dengan Apindo, Kadin, kita cari (terobosannya)," ujarnya.

Di antara terobosan yang akan dilakukan adalah membuat sistem outsourcing yang awalnya tahunan menjadi 3 tahunan. Setiap warga dikatakan Sandiaga harus dipastikan tetap memiliki perkerjaan, meski kontrak kerjanya berakhir.

"Salah satu terobosannya bagaimana yang tahunan ini dijadikan 3 tahunan. Bukan per tahun, dan bagaimana ada kesempatan untuk memastikan warga tetap memiliki lapangan pekerjaan ke depan," ujarnya lagi.

Sistem outsourcing ini dikatakan Sandiaga sangat membuat warga cemas. Bahkan ada warga yang telah 9 tahun kerja, merasa akan kehilangan pekerjaan ketika tidak dibutuhkan lagi.

"Yang dikeluhkan karena setiap tahun mereka itu, ada yang 9 tahun tapi mereka itu was was. Dan banyak teman-temannya itu setelah tidak diperlukan lagi, itu tidak diperbaharui lagi kontraknya," katanya.

Sistem seperti ini dikatakan Sandiaga sangat tidak adil bagi warga masyarakat. "Nah kalau sistem kontraknya outsourcing seperti itu, sangat tidak berkeadilan," katanya lagi.

(imk/imk)